WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah memastikan penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat dan tidak terkendala persoalan ketersediaan anggaran.
Menurutnya, kondisi masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan respons segera, terutama untuk membuka kembali akses menuju wilayah yang masih terisolasi serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Baca Juga:
Komisi VIII Dorong UPQ Ciawi Jadi Pusat Literasi Keagamaan Islam Inklusif
Lasarus menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) memiliki ruang untuk menggunakan anggaran yang tersedia guna mempercepat penanganan di lapangan.
Ia meminta agar pemerintah tidak terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika kondisi di lapangan membutuhkan tindakan segera.
Bahkan, apabila kebutuhan penanganan bencana ternyata melampaui alokasi awal sekitar Rp100 miliar, Lasarus mempersilakan Menteri PU menggunakan tambahan anggaran sesuai kebutuhan.
Baca Juga:
RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator dan Ciptakan Ekosistem Digital yang Adil
Menurutnya, keselamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.
“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V soal pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN TA. 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan langkah yang telah dilakukan kementeriannya untuk menangani kebutuhan darurat di NTT.
