Namun, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tanah, ketersediaan sumber air, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi.
Lasarus menilai solusi cepat seperti penyediaan sumur bor dapat menjadi langkah sementara sembari pemerintah mempersiapkan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih permanen.
Baca Juga:
Komisi VIII Dorong UPQ Ciawi Jadi Pusat Literasi Keagamaan Islam Inklusif
Dengan demikian, kebutuhan mendasar masyarakat dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu seluruh proses pembangunan jangka panjang selesai.
Ia kembali menegaskan bahwa Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat di NTT.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran tidak menghambat respons pemerintah terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
Baca Juga:
RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator dan Ciptakan Ekosistem Digital yang Adil
Lasarus juga meminta agar setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal selama masa tanggap darurat.
Kecepatan membuka akses, mendistribusikan bantuan, serta menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dinilai harus menjadi prioritas sebelum pemerintah masuk ke tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali secara lebih permanen.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi yang cepat, ia berharap wilayah-wilayah yang masih terisolasi dapat segera terhubung kembali sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat terdampak secara lebih merata.
