Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan rincian mengenai komponen biaya, harga satuan, hingga spesifikasi barang yang diberikan kepada jemaah.
Menurutnya, transparansi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengawasan anggaran, tetapi juga penting untuk memastikan barang yang diterima jemaah memiliki kualitas yang layak dan sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
Baca Juga:
Destry Damayanti Berpeluang Pimpin BI, Penghasilannya Bisa Tembus Miliaran Rupiah Setahun
“Bukan semata-mata kita ini ingin kepoin secara satu per satu, tetapi penting agar dalam rangka peningkatan kualitas barang-barang yang akan diterima oleh jemaah haji kita,” ujarnya.
Mahdalena juga mengingatkan adanya keluhan mengenai kualitas perlengkapan jemaah pada penyelenggaraan sebelumnya.
Ia mencontohkan koper yang mengalami kerusakan bahkan sebelum digunakan serta tas ransel yang memerlukan perbaikan berulang kali.
Baca Juga:
Publik Geram, Muhiddin Said Akhirnya Buka Suara: DBH Sulteng Rp 900 Miliar Sudah Dianggarkan
“Jangan sampai kejadian seperti kemarin, kopernya belum dipakai, kopernya sudah pecah. Tas ranselnya belum sampai di Makkah-Madinah, jemaah itu harus dijahit berkali-kali agar hasilnya bisa kuat,” katanya.
Atas persoalan tersebut, ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan rincian pengadaan perlengkapan jemaah kepada Komisi VIII.
Informasi tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas barang yang diterima jemaah.
