Di sisi lain, Mahdalena turut mempertanyakan penggunaan nilai manfaat dana haji untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menyoroti alokasi nilai manfaat untuk pelayanan jemaah yang mencapai Rp6,5 triliun dengan realisasi Rp6,4 triliun.
Baca Juga:
Destry Damayanti Berpeluang Pimpin BI, Penghasilannya Bisa Tembus Miliaran Rupiah Setahun
Selain itu, terdapat alokasi untuk operasional haji sekitar Rp97 miliar dengan realisasi Rp57 miliar.
Menurut Mahdalena, penggunaan nilai manfaat untuk kebutuhan operasional perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah dialokasikan melalui APBN.
“Saya heran, kenapa kok nilai manfaat ini kan harusnya khusus untuk jemaah haji, bukan untuk operasional haji. Kalau ini diambil dari nilai manfaat untuk operasional haji, berarti double dong,” tegasnya.
Baca Juga:
Publik Geram, Muhiddin Said Akhirnya Buka Suara: DBH Sulteng Rp 900 Miliar Sudah Dianggarkan
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut.
Transparansi menjadi penting agar pengelolaan dana haji dapat dipastikan sesuai dengan peruntukannya serta tetap berorientasi pada kepentingan jemaah.
“Operasional haji setahu saya itu diambil dari APBN. Kalau diambil lagi dari nilai manfaat, ini bukannya double?” pungkasnya.
