"Semua harus menghormati panggilan dan proses hukum dari KPK," ujar Jokowi.
“Berlebihan, rentan dipolitisasi”
Baca Juga:
Demokrat Tunggu Momentum Sidang Kabinet Perdana AHY dengan Moeldoko
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati yang menilai pernyataan Moeldoko sebagai komunikasi yang buruk.
"[Pernyataan] pengerahan tentara itu mungkin spontanitas saja, tapi agak berlebihan karena rentan dipolitisasi," ujar Wasisto.
Pengajar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Moeldoko gagal mempertimbangkan kondisi masyarakat Papua yang selama ini memiliki memori buruk dengan militer.
Baca Juga:
Moeldoko: Isu Mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju Hanya Kabar Burung
Ia pun khawatir pernyataan itu memperbesar persepsi negatif masyarakat Papua terhadap Jakarta, kendati kali ini berkaitan dengan perkara korupsi.
"Moeldoko tidak mengukur pernyataannya. Itu ancaman yang tidak pas," kata Ujang.
Ditambahkan Ujang, Moeldoko semestinya menekankan terkait poin negara tidak boleh kalah oleh terduga pelaku korupsi, alih-alih menyinggung pengerahan TNI.