WahanaNews.co, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kunjungan anggota parlemen Jepang Gen Nakatani beserta delegasi di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Rabu, untuk membahas berbagai aspek, termasuk penguatan hak asasi manusia.
Menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/7/2024), dalam pertemuan tersebut, Moeldoko berbagi pengalaman dan praktik baik mengenai implementasi HAM yang dilakukan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan unsur-unsur HAM dalam kebijakan tata kota.
Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran dan Cegah Perundungan Siswa Lewat Diseminasi HAM
“Dalam konteks good governance seluruh pembangunan di daerah harus berlandaskan hak asasi manusia. Setiap tahun ada program Festival HAM di daerah, ini sangat baik dan dapat menjadi pembelajaran pemda untuk mempedomani HAM,” kata Moeldoko.
Dalam diskusi tersebut, Moeldoko memaparkan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, termasuk upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui penyelesaian non-yudisial, seperti memberikan kompensasi di sektor kesehatan, perumahan dan pendidikan, serta penyelesaian yudisial dengan bukti-bukti yang kuat.
Baca Juga:
Hotman Paris Tantang Menteri HAM: Cukup Ponsel untuk Layani Rakyat, Bukan Rp 20 Triliun
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan standar HAM,” ujarnya.
Moeldoko turut menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia memiliki perhatian penuh dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterbukaan.
Termasuk dalam menjaga iklim demokrasi serta iklim investasi dari berbagai negara sebagai mitra strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi berjalan baik di tengah-tengah perkembangan disinformasi serta hoaks. KSP berperan dalam menjaga stabilitas komunikasi politik tersebut,” imbuh Moeldoko.
Adapun terkait dengan pengembangan iklim investasi yang efektif dan efisien, lanjut Moeldoko, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law, di mana terdapat 72 Undang-Undang yang diharmonisasi.
“Agar bisa memberikan kepastian, kemudahan dan pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu Gen Nakatani bersama Moeldoko juga membahas isu strategis, seperti stabilitas kawasan serta situasi politik di Myanmar. Menurut Gen Nakatani, Jepang menilai Indonesia memiliki peranan penting di ASEAN dalam segi demokrasi.
Ia berharap Indonesia dapat ikut berupaya dalam mencari solusi bersama bagi demokrasi di Myanmar.
'Dengan saling belajar pengalaman baik mengenai HAM, khususnya untuk menciptakan perdamaian di regional,” ujar Nakatani.
Pertemuan ini juga turut dihadiri Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad serta Deputi III Kepala Staf Presiden Edy Priyono. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran informasi terkait hak asasi manusia antara Indonesia dan Jepang.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
