Level Gubernur atau Bupati setidaknya kalo kita ingat
adalah pensiunan tentara berpangkat kolonel atau mantan rektor atau pejabat yang
sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi bisa menterjemahkan arah pembangunan
dari skala nasional ke daerah.
Zaman itu, politik bukan tempat orang-orang buangan
yang gak diterima di dunia kerja, lalu karena banyak duit dan banyak keluarga
bisa menjadi anggota dewan dan pemimpin daerah.
Baca Juga:
MPR RI Bakal Kaji Ulang Pasal TAP MPR Terkait Soeharto dan Gus Dur
Dulu, Mbak Tutut bisa jadi Menteri setelah berusia 49
tahun itu pun sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota MPR RI. Jadi kalau pun
disebut nepotisme tapi memang bermutu.
Perasaan sekarang ini nepotismenya mencolok sekali,
meski dengan dalih dipilih langsung oleh rakyat.
Kebayang Zamannya Pak Harto
Baca Juga:
Kepemimpinan Prabowo Berpotensi Kombinasikan Gaya Soekarno, Soeharto dan Jokowi & Slogan "Penak Jamanku To?"
Dimana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya,
seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto, tujuannya agar satu, si
kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan.
Zaman dimana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa
ekspor, kita bisa hidup tenang gak mikirin habis beras, negara agraris bukan
hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah..
Zaman Pak Harto, Pak Tani dikasih tamu mimbar dialog
rutin bukan dibohongi kasih subsidi pupuk dan traktor lalu ditarik lagi.
