“Diharapkan Muktamar mendatang dapat melahirkan figur Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru, netral, tidak terlibat serta tidak memiliki irisan dengan konflik yang terjadi saat ini,” ujar Abdul Hamid.
Ia menilai kepemimpinan baru yang mampu berdiri di atas semua kelompok diperlukan agar PBNU dapat kembali menjalankan fungsi pelayanan keumatan secara maksimal.
Baca Juga:
Masinton Pasaribu Buka Konferensi Cabang XVIII Muslimat NU Tapteng
“PBNU harus kembali bersatu dan fokus melayani umat serta membantu pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” katanya.
Soroti Isu Manuver Politik
Selain konflik internal, Forum Penyelamatan NU juga menyoroti isu yang berkembang menjelang Muktamar ke-35 terkait dugaan adanya manuver politik dari pihak eksternal organisasi.
Baca Juga:
Prabowo Bicara Anomali Ekonomi RI, Kaget Tahu Penduduk Miskin Bertambah
Abdul Hamid secara khusus menyinggung munculnya isu mengenai pergerakan dua pejabat pemerintahan, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, yang disebut kembali mendorong KH Miftachul Akhyar untuk menduduki posisi Rais Aam PBNU.
Menurut Abdul Hamid, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah warga Nahdliyin.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Menurutnya, penjelasan dari pemerintah penting untuk memastikan tidak berkembang persepsi mengenai adanya intervensi politik terhadap proses internal PBNU.
