Menurutnya, rata-rata kasus yang menimpa PMI, karena mereka memang mengambil jalur non prosedural saat berangkat ke luar negeri. Tenaga yang diberangkatkan oleh oknum-oknum yang tidak terdeteksi. Sehingga terjadi miskomunikasi, dampaknya pemerintah tidak bisa mendata PMI.
"Tapi untuk PMI yang prosedural semua aman. Termonitor oleh kementrian. Sehingga, keamanannya terjamin. Kita tahu, daerah tujuannya dimana, majikannya siapa. Semua kita tahu,” ujarnya.
Baca Juga:
Widya Andescha Kembali Tak Hadiri Sidang Mediasi Kasus Dugaan Penyalahgunaan Uang Miliaran Calon PMI
Ia mengaku, pihaknya kini sedang berupaya meminimalisir persebaran mafia pengiriman PMI. Caranya, dengan memperkuat kerja sama. Tidak hanya dengan institusi di dalam negeri. Tetapi juga dengan negara tujuan. Seperti Malaysia, Korea, Jepang, Arab Saudi, Hongkong, Uni Emirat Arab yang memang diminati para PMI.
“Itu langkah kita dalam meminimalisir. Kalau memberantas, kayaknya belum ya. Sehingga PMI itu bisa terkontrol. Dan terjamin keamanannya,” ujarnya.
Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Pihaknya sudah menekankan, agar Disnakertrans konsen dengan program kementrian. Manakala ada calon PMI yang akan diberangkatkan, harus bisa mendeteksi. “Ya, di sini cukup banyak. Tadi yang prosedural saja, terdeteksi ada 16 ribuan PMI kita di luar negeri. Keamanan mereka harus terjamin,” ungkapnya.
Baca Juga:
Tak Kunjung Diberangkatkan, Ratusan Calon PMI Minta Widya Andescha Kembalikan Uang
Lebih lanjut ia menegaskan, keamanan WNI di manapun menjadi tanggung jawab negara. Sudah diamanatkan dalam Undang-Undang. Makanya, PMI yang mengambil jalur non prosedural pun menjadi tanggung jawab negara. Keamanannya dijamin.
“Ya, mereka memiliki hak yang sama. Untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Itu sudah amanat UU. Pak Presiden juga memprogramkan untuk bisa melindungi WNI di luar negeri,” pungkasnya. [rsy]
