Wilson (2017), misalnya, berargumen bahwa mobilisasi agama dan etnik pada Pilkada Jakarta yang lalu tidak bisa dilepaskan dari faktor kelas yang dipicu oleh kebijakan penggusuran Ahok terhadap kawasan kumuh di Jakarta.
Namun, kami tidak menemukan hubungan linier yang kuat: ketika tingkat pendapatan meningkat, tidak lantas mengurangi skor kebencian terhadap nonmuslim, etnik Tionghoa dan regional.
Baca Juga:
Pemilu 2024 Disebut Paling Brutal, Biaya Politik Makin Tak Terkendali
Dengan kata lain, kebencian terhadap nonmuslim, Tionghoa, dan daerah tidak berkorelasi dengan tingkat pendapatan.
Pengecualian hanya terjadi pada dimensi ketidaksukaan terhadap Jawa, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seorang warga, maka semakin menurun tingkat kebencian terhadap Jawa.
Jika faktor pendapatan kurang bisa menjelaskan resentment, lantas sejauh mana media sosial mengobarkan kemarahan politik?
Baca Juga:
Buntut PSU, Pakar: KPU RI Gagal Kontrol Internal, Bisa Diadukan ke DKPP
Untuk menjawab itu, pertama-tama kami membandingkan resentment berdasarkan tingkat penggunaan media sosial, terutama empat platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Hasilnya, hubungan antara penggunaan media sosial dan kebencian bervariasi, tergantung dimensi resentment yang dipakai.
Misalnya, ada hubungan positif yang kuat antara meningkatnya penggunaan Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Youtube dan kebencian anti-Tionghoa.
