WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Hariara Tambunan, menilai ketidakhadiran Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, untuk memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, sudah sangat tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hariara menyatakan bahwa pemanggilan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan argumentasi yang kuat. Selain itu, laporan yang disampaikan ke MKD dianggap sumir dan tidak sesuai dengan bukti serta fakta peristiwa yang terjadi.
Baca Juga:
Ketua DPP PDIP Hamka Haq Tutup Usia
"Sesuai pemberitaan di berbagai media massa dan sudah saya lihat langsung rekamannya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak menyatakan seperti yang dituduhkan, yaitu ada kalimat 'Bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen'. Akan tetapi kalimat yang diucapkan Bamsoet adalah 'Kalau seluruh partai politik setuju'," ujar Hariara dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).
Hairara yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini menjelaskan pernyataan langsung Bambang Soesatyo tidak mutlak tapi bersyarat, yakni 'kalau seluruh partai politik setuju'. Artinya, belum ada kesepakatan oleh semua partai politik sehingga pernyataan tersebut semestinya tidak bisa dipermasalahkan.
"Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet jelas berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR. Ini kan jelas ngawur sekali. Jauh sekali antara fakta dan hal yang dilaporkan," ucap Hariara.
Baca Juga:
Bambang Wuryanto Dilaporkan ke MKD usai Copot Hakim MK Aswanto
Lebih lanjut, Hariara mengungkapkan MKD yang berada di bawah lembaga DPR tidak berwenang memanggil pimpinan MPR karena dua lembaga tersebut berbeda. Apalagi pemanggilan itu terkait dengan tugas-tugas pimpinan MPR dan tidak terkait dengan status kedudukannya sebagai anggota DPR ex officio anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan UU MD3.
Menurutnya, pernyataan juga tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan wewenang yang bersifat atributif.
"Kok bisa ya anggota MKD yang ahli hukum dan hebat-hebat itu, tiba-tiba disorientasi. Jangan-jangan ada yang mengatur 'permainan' ini untuk menjatuhkan reputasi Ketua MPR," pungkas Hariara.
