Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, mengendus upaya memuluskan amendemen UUD 1945 di balik langkah PAN bergabung dalam koalisi pemerintah.
Menurutnya, keberadaan PAN dibutuhkan oleh parpol koalisi pemerintah untuk mengusulkan amendemen UUD 1945.
Baca Juga:
Wakil Ketua Umum PAN Tolak Wacana Pemilihan Presiden Tidak Langsung
"Dugaan saya sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata," ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, berharap keputusan PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah bukan untuk mendukung wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
Herzaky mengatakan, keberadaan PAN dalam koalisi pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Baca Juga:
Amien Rais Setuju UUD Diamendemen Lagi, Presiden Dipilih oleh MPR
"Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," kata Herzaky.
Terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, menganggap sejumlah elite politik tengah bermanuver untuk menggalang dukungan amendemen UUD 1945.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci elite-elite politik tersebut.
