WAHANANEWS.CO, Jakarta -Pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden Prabowo Subianto mendadak menyita perhatian publik di tengah menguatnya isu pergantian pucuk pimpinan Polri.
Sorotan kian tajam karena pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menerima sejumlah tokoh oposisi, sehingga memunculkan beragam tafsir di ruang publik, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga:
Pieter Zulkifli: Pernyataan Kapolri Dipelintir Jadi Drama Politik
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai pertemuan Presiden dengan Kapolri merupakan hal yang lazim dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
”Saya melihat sejauh ini Presiden belum ada rencana pergantian Kapolri sampai waktunya tiba,” ujarnya.
Edi menjelaskan, pertemuan tersebut lebih berkaitan dengan pembahasan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat serta agenda strategis kepolisian.
Baca Juga:
Kapolri Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolda Jajaran, Kapolda Papua Barat Resmi Berganti
Ia menegaskan pergantian Kapolri merupakan kewenangan Presiden yang dilakukan setelah mempertimbangkan waktu dan situasi yang tepat.
Menurut Edi, pergantian Kapolri yang dipicu tekanan politik justru berpotensi merusak institusi Polri dan mencederai prinsip profesionalisme.
"Kita minta kepada Presiden gantilah Kapolri saat waktu yang tepat dengan memperhatikan sikon yang kondusif. Hal ini diperlukan untuk menjaga marwah kepolisian," kata Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu.
