Edi menilai Polri tidak boleh diseret ke dalam tarik-menarik kepentingan politik, termasuk dengan sering mengganti Kapolri setiap kali muncul tekanan.
Ia menambahkan, pembahasan reformasi Polri tidak semestinya dikaitkan langsung dengan pergantian Kapolri.
Baca Juga:
Pieter Zulkifli: Pernyataan Kapolri Dipelintir Jadi Drama Politik
"Kami melihat itu adalah dua masalah yang berbeda," ujar Dosen Politik Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut.
Mantan Anggota Kompolnas periode 2012–2016 itu mengingatkan bahwa mekanisme pergantian Kapolri telah diatur secara jelas dan harus dijalankan sesuai prosedur.
"Kita minta agar semua prosedur dan tahapan pergantian Kapolri harus dilakukan secara prosedur. Presiden tentu akan meminta masukan Kompolnas ketika melihat pergantian Kapolri sudah sangat dibutuhkan," katanya.
Baca Juga:
Kapolri Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolda Jajaran, Kapolda Papua Barat Resmi Berganti
Ia menjelaskan, dalam mekanisme tersebut Kompolnas akan mengajukan sejumlah nama jenderal senior Polri kepada Presiden untuk kemudian diseleksi sebelum diajukan ke DPR.
Edi juga meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memiliki keinginan untuk menjabat selamanya, namun tetap menjalankan tugas karena masih dibutuhkan oleh Presiden.
"Sejauh ini keberhadilan Program Asta Cita sudah mulai dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Polri adalah salah satu institusi yang paling besar mendukung kebijakan pemerintah," ucapnya.
