WahanaNews.co | KPU saat ini tengah mengoreksi data sejumlah kader Partai Buruh yang belum tampil di Sipol.
Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik mengatakan penyebab data mereka sulit ditampilkan di Sipol lantaran adanya sejumlah typo dalam penginputan.
Baca Juga:
Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Abdul Faris Umlati, ARUS Terus Melaju
"Menurut tim helpdesk KPU RI, kenapa unggahan data keanggotaan Partai Buruh sulit ditampilkan karena typo dalam menulis kode wilayah keanggotaan partai," ucap Idham saat dihubungi, Kamis (4/8/2022).
KPU Koreksi Data Kader Partai Buruh di Sipol Usai Diprotes
Selain itu, dia juga mengatakan keterlambatan hasil tayang di Sipol dikarenakan adanya proses verifikasi terlebih dahulu.
Baca Juga:
Debat Terakhir Pilgub Sultra 2024 Fokus pada Isu Lingkungan
"Keterlambatan tayang hasil unggah data keanggotaan partai, karena data yang diunggah harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sistem komputasi Sipol," ungkapnya.
Idham juga membandingkan dengan ke-16 parpol yang sudah berhasil mengunggah 100 persen data kadernya di Sipol yang berjalan lancar. Salah satu faktornya adalah jumlah operator akun Sipol parpol tersebut.
"Semakin banyak operator akun Sipol yang dilibatkan akan semakin cepat dalam penyelesaian unggah data/dokumen persyaratan pendaftaran parpol ke Sipol," ucap Idham.
Partai Buruh Protes Data Kader di Sipol ke KPU
Diketahui, sejumlah kader Partai Buruh menyambangi KPU RI siang tadi. Partai Buruh meminta klarifikasi KPU soal tampilan jumlah kader di Sipol.
"Kita datang untuk meminta klarifikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota Partai Buruh yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU. Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu itu," ujar Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, di Kantor KPU RI, Rabu (3/8/2022).
Menurut Said, KPU mengakui ada dua persoalan terkait aduan Partai Buruh. Menurut Said, ada selisih lebih dari 4 ribu total kader mereka yang tidak muncul di Sipol.
"Ternyata KPU mengakui ada dua persoalan. Pertama kaitannya dengan akselerasi, dalam Sipol KPU ada persoalan akselerasi di mana partai harus mengantri. Artinya tidak bisa langsung saat data dikirim saat itu juga tampil di Sipol," kata Said.
"Semalam kami cek ada sekitar 4.500 data keanggotaan kami yang tidak tampil, pagi ini tinggal 1.500 artinya 3.000 tiba-tiba tampil. Itu yang dimaksud antrean tadi," imbuhnya. [qnt]
Partai Buruh menganggap Sipol merupakan urusan internal KPU setelah partai menyerahkan seluruh data persyaratan. Partai Buruh mengaku tidak ingin dirugikan Sipol.
"Sehingga kami meminta semua data Partai Buruh keanggotaan itu sudah harus masuk ke Sipol KPU," lanjutnya. [qnt]
