Sementara dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.
"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.
Baca Juga:
TNI Tegas: Prajurit Pelanggar Hukum Akan Ditindak Tanpa Toleransi
Ia juga mendorong pemerintah mencari alternatif efisiensi lain melalui peningkatan efektivitas belanja, pengurangan pemborosan birokrasi, serta optimalisasi penerimaan negara.
"Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas besaran pemangkasan anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga.
Baca Juga:
Sinyal Rekonsiliasi Politik, Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana
Langkah tersebut diambil sebagai strategi menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.
"Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Ia menambahkan bahwa opsi efisiensi anggaran merupakan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026).
