WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana work from home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM akibat konflik Timur Tengah menuai respons dari Partai Golkar yang meminta pemerintah tidak gegabah dan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.
Selasa (17/3/2026) -- Partai Golkar melalui Kapoksi Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menekankan bahwa kebijakan WFH harus dianalisis secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan berbagai skenario lain dalam merespons dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga:
Ini Sikap Komisi III DPR RI Atas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
"Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespon perang di Timur Tengah," kata Ahmad Irawan.
Ia menilai langkah penghematan seperti WFH merupakan kebijakan jangka pendek, sementara hal utama yang perlu dijaga adalah stabilitas pasokan energi serta pengendalian inflasi nasional.
"Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," ujarnya.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
Ahmad mengusulkan agar kebijakan WFH diprioritaskan di wilayah dengan konsumsi BBM tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menyumbang sekitar 30 persen konsumsi nasional dari kawasan megapolitan.
"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan," jelasnya.
Menurutnya, daerah lain tidak harus mengikuti kebijakan tersebut dan perlu dilakukan perhitungan matang termasuk dampak ekonominya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
