"Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu dan menempatkan WFH sebagai kebijakan yang bersifat sementara atau darurat.
Baca Juga:
Ini Sikap Komisi III DPR RI Atas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
"WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja," kata dia.
Ahmad menambahkan pentingnya komunikasi kepada publik agar masyarakat dan pelaku usaha memahami alasan kebijakan tersebut secara psikologis.
"Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," ujarnya.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah adaptif sejumlah negara dalam menghadapi dampak konflik di Asia Barat atau Timur Tengah, salah satunya Pakistan yang mengambil kebijakan penghematan ekstrem.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), dengan menegaskan pentingnya langkah proaktif menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Ia mencontohkan Pakistan yang menerapkan WFH secara luas baik di sektor pemerintahan maupun swasta, serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
