Ia berharap kasus di Kabupaten OKU menjadi peringatan bagi daerah lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.
"Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan, Barat, Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah tidak ada kasus serupa," ujarnya.
Baca Juga:
Terkuak, Ayah Staf Administrasi KPK Minta Rp2 Miliar untuk Urus Perkara Bupati Pemalang
Menurutnya, peluang korupsi dapat diminimalkan jika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan secara transparan dan diawasi dengan ketat.
"Jika penganggaran sudah sesuai aturan dan perencanaannya baik, maka tata kelola pemerintahan akan lebih tertata," katanya.
Setyo juga mendorong kepala daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Baca Juga:
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Pokir di Sulteng, Termasuk Penjualan Alsintan
"Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi terhadap peningkatan IPK, yang dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan," tutupnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
