Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi satu-satunya partai parlemen yang secara terbuka menolak wacana pilkada melalui DPRD.
“Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga:
Sindiran Endipat: Donasi Rp10 M Tak Bisa Disandingkan dengan Bantuan Negara
Diakui Deddy, komunikasi informal antarpartai telah terjadi meski belum masuk tahap pembahasan resmi.
“Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” ujarnya.
Sementara itu, PKS dan PAN masih berada pada posisi mengkaji usulan tersebut.
Baca Juga:
Johan Budi Kritik Amnesti Hasto yang Dinilainya Sarat Manuver Politik
“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” kata Sekjen PKS Muhammad Kholid, Senin (29/12/2025).
“Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” lanjutnya.
Dari PAN, Wakil Ketua Umum Eddy Soeparno menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan karena pilkada langsung dinilai memicu politik uang, dinasti, dan politik identitas.
