Ia menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditargetkan mencapai lebih dari 21.000 dapur pada akhir Januari 2026.
“Saya kira akhir Mei kita sudah bisa melayani seluruh penerima manfaat,” ujarnya.
Baca Juga:
Kepala BNN: Pencegahan Narkoba Dimulai dari Anak Lewat Edukasi
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Agustus 2025, pemerintah menjelaskan anggaran MBG diambil dari berbagai pos termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Rp223 triliun berasal dari anggaran pendidikan karena MBG menyasar siswa.
Program Manager INFID Abdul Waidl menilai pembiayaan pendidikan harus merujuk pada UU Sisdiknas dan PP Nomor 48 Tahun 2008.
Baca Juga:
Emosi Sesaat Berujung Sanksi, Ini Hasil Mediasi Kasus Guru Dikeroyok Siswa
“Di sana tidak ada ketentuan seperti belanja makan bergizi,” jelasnya.
Ia menyebut tafsir pemerintah yang memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan sebagai tindakan semena-mena.
“Padahal MBG sejatinya menyangkut kesehatan,” ujarnya.
