"Bagaimana hubungannya, jadi ada rentetan. Pemerintah
menyebut ada yang mendalangi. Lalu di medsos itu dengan jelas menyebutkan nama Presiden
keenam, lalu negara membiarkan," ujar Benny.
"Kalau memang omongannya di medsos tidak betul, tindaklah dia. Dia yang sebetulnya, orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan
hoax. Tapi negara melakukan apa? Negara
membiarkan. Ini yang tidak masuk akal," imbuhnya.
Baca Juga:
Ratusan Nakes dan Dokter Unjuk Rasa, Suarakan Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
Mahfudyang diberi kesempatan menjawab langsung pun
menyatakan, "Klarifikasi saya, kita [pemerintah] tidak pernah menyebut
nama Pak SBY."
Dia pun kembali mempersilakan Demokrat melaporkan saja pihak yang
disebutkan telah menyebar hoakstersebut.
Berdasarkan
pengamatan perbincangan di media sosial, akun yang dimaksudkan Mahfud itu
menjurus keakun@DTanjung15
dengan nama Dewi Tanjung.
Baca Juga:
Ini Catatan Kritis IAKMI dan AIPTKMI untuk Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law
Namatersebut sama dengan politikus PDI Perjuangan yang juga
pernah menuduh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Novel Baswedan, merekayasa kasus penyiraman air keras.
Dalam salah satu cuitannya, Dewi menyebutkan SBY merupakan dalang
dari aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
Ia menyebut,
jika SBY dan Partai Demokrat bermain di balik aksi demonstrasi tersebut. Redaksi sendiri belum mendapatkan pernyataan dari Dewi Tanjung terkait cuitannya
tersebut. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.