Indra menegaskan bahwa pembinaan nilai moral seharusnya menjadi fokus utama dalam proses pembinaan pejabat publik.
Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya berisi pelatihan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode yang bersifat semi-militer.
Baca Juga:
KPK Dukung Kejagung Tangani Perkara TPPU, Lakukan Koordinasi dan Supervisi
Ia menilai tantangan utama kepemimpinan di era modern justru berkaitan dengan etika dalam menggunakan kekuasaan.
Selain itu, Indra juga menilai berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam proses kaderisasi politik di partai.
Ia menyinggung pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang sebelumnya mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai artis.
Baca Juga:
Geledah Kantor CV DKK, KPK Bawa Tiga Koper Dokumen
“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik,” katanya.
Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, KPK tercatat telah menangani sedikitnya 11 kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah.
Sementara itu, sejak awal tahun 2026, setidaknya lima kepala daerah telah terjaring OTT oleh lembaga antirasuah tersebut.
