WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan proses persidangan kasus dugaan penganiayaan Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus harus mampu menunjukkan wibawa negara dan integritas penegakan hukum.
Menurut Yusril, hal tersebut penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Menko Yusril: Stabilitas Pemerintahan Bukan Ditentukan Ambang Batas
"Jangan sampai muncul kesan bahwa persidangan ini sekadar formalitas atau bahkan menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Yusril menuturkan pemerintah menegaskan komitmen untuk menghormati independensi lembaga peradilan dalam penanganan perkara dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Ia mengharapkan seluruh proses persidangan berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) militer yang berlaku.
Baca Juga:
Yusril Usul Penggabungan Partai di Akhir Pemilu, Suara Rakyat Tak Lagi Hangus
Dengan begitu, diharapkan proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial.
"Ini sejalan dengan delapan Astacita atau delapan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya merupakan reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.
Kendati demikian, Yusril menekankan harapan pemerintah agar persidangan berjalan adil dan sesuai hukum tidak boleh dimaknai sebagai bentuk campur tangan terhadap kewenangan pengadilan, termasuk pengadilan militer.
