“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87,275,374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024,” ungkapnya.
Selain itu, Risma juga menjelaskan terkait alasan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2023 kepada masyarakat yang berhak menerimanya agak mundur.
Baca Juga:
Permohonan Tidak Konsisten, MK Tolak Gugatan Pileg 2024 PDIP
Penjelasan Risma berawal saat Hakim Suhartoyo menanyakan soal dalam enam tahun terakhir pencairan mengalami pengecualian.
"Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan di Januari-Februari Ajeg tadi bu, tapi di 2023 mengalami pengecualian ada koordinasi dengan Perbankan tadi maksudnya apa?" tanya Hakim Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Jadi begini bapak, setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil? Nah ternyata ada yang daerah, misalnya kaya Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu, karena tidak ada ATM, Pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah dia, mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak Rp450 ribu, nyebrangnya itu butuh Rp600 ribu. Sehingga kemudian mereka tidak ambil, karena atau diambil di akhir tahun. Karena (enggak sesuai) nah iya begitu," jawab Risma.
Baca Juga:
Bukan Cuma Anies, MK Juga Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud!
Risma menyebut ada lagi yang bank seperti daerah Bali yakni ada daerah dimana Bank BTN itu tidak ada di Kabupaten tersebut.
Sehingga, dia butuh membayar transport untuk mengambil di bank itu di Kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima.
"Itu yang kemudian kita rapatkan dengan peimbara yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa disitu. Kami pindah bank kita ganti bank-nya, kemudian ini bagaimana ada penyerapan tiga bulan, itu kenapa enggak bisa yang baru," jelasnya.
