"Yang paling penting, semuanya sudah berusaha dengan baik dan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini bagian dari kita berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi kita dan jangan dirusak," kata Saldi menegaskan.
Sidang putusan akhir sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca Juga:
Kantor Hukum Warda Larosa Menangkan Sengketa IRT Beli Rumah Lawan Developer
Saat ini hingga Senin (17/2) mendatang, persidangan masih berlangsung dengan agenda pembuktian lanjutan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli.
Usai putusan lanjut atau tidaknya (dismissal) perkara yang dibacakan pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) lalu, hanya ada 40 dari 310 perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Sementara itu, 270 perkara lainnya berakhir kandas.
Total 40 perkara yang masih bersengketa di MK tersebut terdiri atas tiga perkara sengketa pemilihan gubernur, tiga perkara sengketa pemilihan wali kota, dan 34 perkara sengketa pemilihan bupati.
Baca Juga:
Seminar Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, ALPERKLINAS: Pelaku Usaha dan Konsumen Harus Sama-sama Penuhi Hak dan Kewajiban
Berikut daftar lengkap 40 perkara pilkada yang masih bersidang di MK:
1. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
