WAHANANEWS.CO, Jakarta - Megawati Soekarnoputri kembali dipercaya memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025–2030 setelah secara aklamasi terpilih dalam Kongres PDIP di Bali, tanpa satu pun pesaing yang maju menantangnya.
Terpilihnya Megawati untuk keenam kalinya dilakukan dalam suasana internal partai yang solid, yang didahului bimbingan teknis (bimtek) kepada para kader partai.
Baca Juga:
Tanggap Pemecatan PDIP, Jokowi: Wong Dipecat Juga Biasa-biasa Saja
Kini setelah Megawati sah kembali menjabat sebagai Ketua Umum, perhatian publik pun beralih kepada siapa yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDIP periode mendatang.
Nama Hasto Kristiyanto kembali mencuat ke permukaan, mengingat loyalitas dan kesetiaannya kepada Megawati yang telah membawanya menduduki posisi Sekjen selama beberapa periode terakhir.
Beredar isu bahwa pembebasan Hasto dari penjara belum lama ini tak lepas dari peran Megawati yang meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan amnesti, karena tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin partai.
Baca Juga:
Sidang Perdana Hasto Soal Kasus Harun Masiku Dilaksanakan Hari Ini
Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa penyusunan struktur kepengurusan PDIP sepenuhnya menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum terpilih.
Menurut Komarudin, kapan dan siapa yang akan diumumkan dalam jajaran pengurus, termasuk posisi Sekjen, sepenuhnya menunggu keputusan Megawati.
"Ibu Megawati sudah resmi disumpah sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan, tinggal menyusun kabinetnya," kata Komarudin pada Jumat (1/8/2025).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Hasto kembali menjadi Sekjen, Komarudin enggan berspekulasi dan menegaskan bahwa AD/ART PDIP tidak membatasi masa jabatan Sekjen hanya dua periode.
"Enggak ada batasnya di AD/ART, itu sepenuhnya kewenangan ketua umum untuk menentukan," jelasnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus suap kepada mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan.
Namun, dengan diterbitkannya amnesti dari Presiden Prabowo, proses hukum tersebut tidak lagi berlaku dan Hasto resmi menghirup udara bebas pada Jumat malam.
Pernyataan resmi partai mengenai arah politik dan sikap resmi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan disampaikan pada penutupan Kongres PDIP.
Politikus senior PDIP, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan besar akan tetap berada di luar pemerintahan namun bersikap sebagai sparring partner atau mitra penyeimbang yang kritis dan konstruktif.
Ia menjelaskan bahwa dalam forum tertutup kongres, Megawati menilai tantangan Indonesia dan dunia semakin berat, sehingga diperlukan kerja sama yang strategis dengan pemerintah meski tidak berada dalam kabinet.
"Kalau program pemerintah benar, kami akan dukung; kalau keliru, kami beri alternatif solusi terbaik," ucap Said di sela Kongres PDIP di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).
Said menekankan bahwa meskipun PDIP memilih berada di luar pemerintahan, mereka bukan oposisi dalam makna konfrontatif, melainkan mitra kritis yang siap mengoreksi.
"Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar pemerintahan, dan sikap politik akan diumumkan saat penutupan Kongres," ujarnya.
Ketua Banggar DPR RI itu menambahkan bahwa menjadi sparring partner adalah bentuk dukungan yang kritis namun tetap bersahabat demi kebaikan bangsa.
Senada dengan itu, Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa meskipun PDIP tidak berada dalam kabinet, mereka tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo sebagai penyeimbang kebijakan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
