Misalnya
saja soal program Formula-E yang sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta periode
yang lalu (2014-2019).
Dan
tentu banyak program lainnya yang dicurigai oleh sementara kalangan sebagai
program bancakan berjamaah antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga:
Novel Baswedan: Jokowi Harus Pilih Calon Pansel dan Dewan Pengawas KPK Berkualitas
Kita
masih ingat bukan, sejak akhir tahun 2019 dimana kader-kader PSI mulai
mengorek-ngorek APBD DKI Jakarta untuk periode tahun 2020, barulah disitu
terbongkar skandal lem aibon, computer, ballpen, formula-e, dan lain
sebagainya.
Padahal
tahun-tahun sebelumnya (Anies Baswedan berkuasa di Balai Kota mulai tahun 2017)
lalu sampai akhir tahun 2019 tidaklah pernah terdengar protes dari anggota
parlemen (parpol-parpol) yang ada ada waktu itu.
Baru
sejak pileg 2019 berakhir dan kader PSI masuk ke parlemen Jakarta banyak sekali
skandal anggaran yang terbongkar.
Baca Juga:
Firli Mengundurkan Diri dari KPK, Novel Baswedan: Bakal Jadi Pola Jahat
Jadi,
kalau soal amburadulnya Anies Baswedan, kita harus mengerti juga bahwa pihak
yang selama ini "melindungi"-nya
adalah kekuatan-kekuatan politik oligarkis yang ada di parlemen Jakarta.
Yaitu, parpol-parpol yang ada di Kebon Sirih minus PSI. Itu
jelas!
Kita pun
masih ingat, semenjak PSI mempersoalkan banyak mata anggaran yang aneh-aneh,
soal detail anggaran yang tidak pernah diunggah lagi di website resmi pemda,
soal rancangan APBD yang tidak pernah jauh-jauh hari disampaikan kepada anggota
parlemen untuk dibahas secara mendalam.
