Sampai
ke soal inisiatif PSI untuk menginterpelasi yang selalu ditolak oleh
fraksi-fraksi (parpol) lain, dan akhirnya PSI ditinggal sendirian lantaran
semua fraksi lain walk-out dalam
sidang paripurna.
Katanya
lantaran sakit hati rencana bancakan mereka lewat usulan kenaikan tunjangan
jumbonya ditolak.
Baca Juga:
Novel Baswedan: Jokowi Harus Pilih Calon Pansel dan Dewan Pengawas KPK Berkualitas
Ini
membuat kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seperti William Aditya
Sarana, Anthony Winza, Eneng Malianasari, dan kawan-kawannya melongo.
Ada apa
sih dengan para senior yang katanya mewakili rakyat?
Jadi
kalau kita kembali ke soal amburadulnya Anies Baswedan, yang de-facto serta de-jure "melindungi" Anies itu ternyata bukanlah seorang yang
bernama Novel Baswedan, tapi justru institusi DPRD DKI Jakarta minus fraksi
PSI!
Baca Juga:
Firli Mengundurkan Diri dari KPK, Novel Baswedan: Bakal Jadi Pola Jahat
Selama
parlemen Jakarta tidak mau menginterpelasi sampai akhirnya memakzulkan Anies,
ia akan terus berkuasa di Balai Kota.
Atau
kecuali KPK punya kasus korupsi yang solid (kebijakan yang tidak disetujui atau
didukung oleh mayoritas di DPRD misalnya, atau penggelapan anggaran) yang bisa
membuat seorang gubernur memakai rompi oranye.
Dan soal
ini KPK sebetulnya sudah punya pengalaman tentang jenis kasusnya dengan
beberapa gubernur atau kepala daerah level bupati dan walikota.
