Ia mendesak Nawawi untuk secara terbuka menyampaikan kendala yang sedang dihadapi KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Jika permasalahan sudah terungkap, kata mantan Jubir KPK ini, maka pihak-pihak terkait bisa melakukan langkah konkret selanjutnya.
Baca Juga:
Dikritik Mahfud MD Soal Penetapan Tersangka di KPK, Nawawi Pomolango Angkat Suara
"Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," kata Johan Budi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung.
Dia yakin bahwa pengungkapan masalah kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Sebab, dalam KPK sendiri, terdapat jaksa dan polisi.
Baca Juga:
Soal Status Tersangka Wamenkumham, KPK Bersurat ke Presien
"Masalah apa sebenarnya yang dialami terkait hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan? Bukankah di dalam KPK ada unsur kejaksaan dan kepolisian? Artinya, jika publik membaca ini, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan: kenapa masih ada masalah hari ini?" ucap Nasir.
"Padahal di dalam KPK ada polisi dan kejaksaan. Jadi, permasalahan apa sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga KPK perlu menyampaikan dalam rapat ini?" tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
