WahanaNews.co | Di mata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, jika reshuffle atau perombakan kabinet hanya didasarkan pada alasan politik, sebenarnya tak jadi masalah.
Menurut dia, sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo berniat mencopot menteri Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju lantaran partai besutan Surya Paloh itu bermanuver untuk kepentingan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Enggak apa-apa, alasan politik itu kan sah-sah saja. Dan memang salah satu variabel yang menjadi sulit buat seorang menteri, misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang," kata Yunarto dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/1/2023).
Bagaimanapun, menurut Junarto, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, Jokowi punya wewenang untuk mencopot siapa pun pembantunya di kabinet, termasuk karena alasan politik yang tak lagi sejalan.
Kendati demikian, menurut dia, alangkah baiknya jika reshuffle tidak hanya didasarkan karena alasan politis, tetapi juga kinerja.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Seyogianya, reshuffle dijadikan momen untuk presiden mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang dinilai buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.
"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, kata Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak cuma lantang bicara karena perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.
