Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV mampu menyajikan data konkrit soal kinerja menteri bidang tersebut.
Dengan demikian, reshuffle tak hanya didasarkan karena alasan politik saja, tetapi juga perbaikan kualitas kabinet.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
"Sehingga kemudian tidak ada tuduhan dari sebagian pihak bahwa ini didasarkan hanya pada perbedaan politik atau keinginan dari partai tersebut untuk mendapatkan jatah lebih di kabinet," kata Yunarto.
Di sisi lain, lanjut Yunarto, ada baiknya Nasdem juga mempertimbangkan ulang posisinya di kabinet kini.
Ini bukan perkara Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024, tetapi lebih karena partai restorasi itu berencana membentuk koalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Yunarto menilai, sulit bagi Nasdem untuk tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka juga aktif membangun rencana kerja sama dengan partai oposisi.
Logikanya, jika Nasdem berniat membentuk koalisi dengan oposisi, Surya Paloh dan jajarannya punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini. Apalagi, Nasdem, Demokrat, dan PKS menyematkan nama Koalisi Perubahan buat kongsi mereka.
"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto.
