h. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun;
i. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau
Baca Juga:
Posisi ASN Kementerian BUMN Terancam, Pemerintah-DPR Bahas Opsi Jadi Badan
j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
"Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat," demikian bunyi Pasal 52 ayat 4.
5. PPPK Dapat Uang Pensiun
Baca Juga:
ASN Batu Terjerat Kasus Perzinaan dan KDRT, Nasib Jabatan Terancam Habis
Salah satu poin yang dibahas dalam UU ASN tersebut ialah menyangkut kesetaraan hak antara PNS dan PPPK. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban.
"Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel," bunyi pasal 21 ayat 1 dikutip dari Salinan Draft RUU ASN, Kamis (5/10/2023).
Komponen hak tersebut terdiri atas tujuh hal, meliputi penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.
