WahanaNews.co | Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menepis ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru dipersiapkan untuk meringankan vonis mati mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.
Hal tersebut dia ucapkan saat berkunjung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:
Pekerja Migran Asal Majalengka Terancam Hukuman Mati di Ethiopia, Ini Penyebabnya
Diketahui, KUHP baru mengatur pidana mati bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana khusus dan akan dijatuhkan setelah melalui percobaan 10 tahun.
"Waduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi, itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut," ujar Yassona, Kamis (16/2).
Dirinya menegaskan kembali KUHP bukan untuk memberi ruang kepada Sambo. Menurutnya, pelaksanaan hukuman mati jadi harus memberi kesempatan terhadap terdakwa.
Baca Juga:
Peluang Hukuman Mati Untuk Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Rugikan Negara Rp193,7 Triliun Saat Covid 19
"Jadi, bukan berarti, jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila saja cara berpikirnya, udah aneh saja," tuturnya.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej juga menepis isu soal KUHP baru dipersiapkan untuk Sambo.
"Orang berasumsi orang berprasangka buruk boleh-boleh saja, silakan, itu urusan mereka sendiri," ujar Eddy dalam video keterangan pers dari Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (15/2).
