Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, akan menekankan pendekatan terpadu
selama pembicaraan G-7, yang juga akan mengikutsertakan Sekretaris Jenderal
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jen Stoltenberg, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, kata Duta Besar Inggris untuk AS, Karen Pierce.
"Kami ingin memulai proses
pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru
Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terencana bersama," kata Pierce
kepada Reuters.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
"Kami akan menilai rezim baru
(Afghanistan) berdasarkan tindakan, bukan kata-kata," ujarnya.
Pengakuan adalah suatu tindakan
politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting,
termasuk memungkinkan Taliban mendapat bantuan asing --seperti yang diandalkan
oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
Perjanjian 2020, yang ditandatangani
oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara
eksplisit menyatakan bahwa kelompok Taliban "tidak diakui oleh Amerika
Serikat sebagai sebuah (pemerintahan) negara."
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
Pengakuan adalah "salah satu sisa
pengaruh terpenting yang masih kita punya," kata Annie Pforzheimer,
pensiunan diplomat AS yang dari 2017 hingga 2018 menjabat sebagai wakil kepala
misi di kedutaan AS di Kabul.
Pengakuan akan "jauh lebih
kuat" jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah
baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan,
katanya.
Para pemimpin G-7 juga akan membahas
kemungkinan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan AS oleh pemerintahan
Biden hingga 31 Agustus.
