“Saat negara-negara mamakai metode udara dan dermaga maritim ini, biasanya, jika tidak selalu, adalah situasi ketika Anda ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah musuh,” katanya.
Misi diplomatik AS di Jenewa tidak segera bersedia menanggapi pernyataan yang disampaikan pada Jumat malam tersebut.
Baca Juga:
Kerap Diserang Israel, PBB Sebut Argentina Jadi Negara Pertama Tarik Pasukan dari UNIFIL
Fakhri, seorang profesor hukum Lebanon-Kanada, diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mendokumentasikan dan memberi nasihat mengenai keamanan pangan global.
Ia menyatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak masuk akal selama Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer kepada Israel.
Undang-undang AS telah memproyeksikan adanya penambahan bantuan militer baru sebesar 17,6 miliar dolar Amerika kepada Israel sepanjang berlanjutnya konflik melawan Hamas sejak 7 Oktober.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
Fakhri mengungkapkan bahwa ini tidak hanya tentang aliansi, melainkan seperti suatu bentuk pernikahan, dan dia menganggapnya sulit untuk dipahami.
Ia juga menggambarkan langkah-langkah bantuan kemanusiaan terkini sebagai suatu usaha untuk menarik perhatian masyarakat, dengan maksud mempengaruhi atmosfer menjelang pemilihan presiden AS yang semakin dekat.
"Penafsiran inilah yang rasional (untuk pengumuman bantuan ini) karena … dari perspektif kemanusiaan, perspektif internasional, dan perspektif hak asasi manusia, tindakan tersebut tidak masuk akal dalam cara yang gelap dan sinis," ucapnya.
