"Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran," lanjut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Muhidin berpandangan bahwa pengelolaan APBN 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
Rektor UPI Disumpah Pakai Bahasa Inggris, Wakil Ketua DPR RI Langsung Walk Out
Walaupun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dinilai menunjukkan hasil yang baik.
Hal itu juga tercermin dari kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga:
Cegah Jemaah Terlantar, DPR Soroti Bahaya Haji Nonprosedural
Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen dengan dukungan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah juga mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif sepanjang 2025 diperkuat melalui berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun.
Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendukung sektor padat karya, mempercepat pembangunan perumahan, serta mendorong aktivitas ekonomi nasional.
