WahanaNews.co | Lagi, KPK menuai sorotan lantaran penyelenggaraan rapat kerja di hotel berbintang 5 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 27-29 Oktober. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi dan kepentingan KPK menggelar rapat di hotel berbintang lima di luar kota.
Rapat di Hotel Sheraton Mustika selama tiga ini turut dihadiri para pimpinan KPK secara langsung, termasuk Firli Bahuri. Sempat diadakan kegiatan menarik, seperti berolahraga dan gowes bersama.
Baca Juga:
Pengusaha Hotel Ungkap Kendala Investasi di Daerah, Termasuk IKN: Modal Bank Sulit
Sebagai lembaga antirasuah, KPK dinilai harus memperlihatkan kesederhanannya dalam bekerja. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM merasa rapat kerja di hotel mewah tidak elok, meski penyelenggaraannya tak menyalahi aturan.
"Memang kalau dari sisi aturan barangkali ini tidak ada yang dilanggar, ya. Tetapi kalau dari sisi kepantasan, kelayakan, kewajaran mungkin ini bisa dipertanyakan kepada KPK," kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, saat dikonfirmasi, Kamis (28/10).
Zaenur mengatakan, selama ini KPK menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, salah satunya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini sekaligus memberi contoh kepada kementerian, lembaga, dan pemda.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Peletakan Batu Pertama Hotel Swasta di IKN
"Itu kemudian dipertanyakan bagaimana konsistensi antara apa yang dikampanyekan KPK, yaitu sikap hidup sederhana dengan tindakan mereka sendiri yang melakukan rapat kerja di luar kota selama berhari-hari di hotel yang mewah gitu," tuturnya.
Kritik penyelenggaraan rapat KPK di hotel berbintang 5 juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana praktik bekerja secara mewah dan pemborosan sudah terlihat sejak pimpinan KPK Jilid V menjabat.
"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta," kata Kurnia saat dihubungi, Kamis (28/10).
