"Perjalanan ke Yogya naik pesawat sekitar 100 orang, berapa biayanya? Kalau mau bantu gerakkan pariwisata, jangan pakai uang negara, apalagi bermewah-mewahan," kata Novel.
Di tengah kritik yang muncul, KPK menegaskan rapat tersebut digelar untuk menyatukan visi antara pimpinan dengan pejabat struktural.
Baca Juga:
Pengusaha Hotel Ungkap Kendala Investasi di Daerah, Termasuk IKN: Modal Bank Sulit
"Jadi salah satunya adalah menyatukan antara pimpinan, pejabat struktural (KPK), mari bergerak ke depan apa yang akan kita lakukan, kita bangun kebersamaan ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui di Sheraton Mustika, Kamis (28/10).
Ia menyebut agenda utama dalam raker ini adalah Rapat Tinjauan Kinerja, pembahasan alih status pegawai menjadi ASN serta menyusun struktur baru. Namun menurutnya, penyatuan visa juga penting.
Lantas kenapa rapat tidak dilakukan di kantor KPK di Jakarta saja? Menurut Marwata, ketika raker digelar di kantor, maka akan ditemukan hambatan.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Peletakan Batu Pertama Hotel Swasta di IKN
"Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu karena apa, ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pejabat dan mungkin karena rumahnya dan sebagian besar tinggal di Jakarta. Sore kadang-kadang balik, itu yang kalau kita lakukan [raker] di kantor," ujarnya.
Sementara dipilihnya DIY karena berkaitan dengan penyelamatan ekonomi nasional di sektor pariwisata. Dia memastikan raker ini sesuai koridor yang berlaku, termasuk anggaran yang digunakan sudah diperhitungkan dan disusun jauh-jauh hari.
"Adi bukan untuk mengejar serapan anggaran menjelang akhir tahun seolah-olah ini dananya masih sisa ini, untuk apa, itu mengada-ada. Kalau itu jelas tidak tepat. Lebih baik kita gunakan untuk positif misalnya mendukung pencegahan atau pemberantasan," pungkasnya.
