WahanaNews.co | Sejumlah
tokoh senior dari kalangan intelektual, mantan pejabat, dan aktivis masyarakat
sipil memenuhi undangan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk berdialog secara
virtual pada Kamis (26/8) malam.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Mereka yang hadir antara lain Emil Salim, Kuntoro
Mangkusubroto, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Bagir Manan, Faisal Basri, dan
Laode M. Syarief. Hadir pula Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Nuh, Rhenald
Kasali, Halim Alamsyah, Alwi Shihab, Nadirsyah Hosen, Al Hilal Hamdi, Khairil
Anwar Notodiputro, dan Hikmahanto Juwana.
Dialog ini adalah kelanjutan dari rangkaian pertemuan Menko
Polhukam dengan berbagai unsur masyarakat, untuk mendengarkan masukan sekaligus
menjelaskan pilihan kebijakan yang ditempuh pemerintah, khususnya di bidang
politik, hukum, dan keamanan.
"Saya tahu para senior dan sahabat semua adalah orang-orang
yang sikapnya jelas terhadap upaya perbaikan bangsa, karena itu saya ingin
banyak mendengar tentang apa saja yang perlu menjadi catatan penting saya, baik
terkait penegakan hukum, politik, maupun masalah keamanan, dan masalah-masalah
lain yang mungkin perlu ditangani pemerintah," ujar Mahfud, mengawali dialog.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
Para tokoh secara bergantian menyampaikan pandangan
sekaligus masukan kepada pemerintah melalui Menko Mahfud MD. Emil Salim
mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk
persenjataan dan pemindahan ibukota, di saat keuangan negara sedang mengalami
tekanan yang berat.
"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala,
tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham bahwa
pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian
senjata, ibukota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu
tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan
negara," ujar Emil yang juga adalah ekonom senior dan Guru Besar UI.
Mantan anggota DPR Abdillah Toha yang selama ini dikenal
sebagai pendukung Presiden Jokowi mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang
dinilai tidak prorakyat.
