Sementara itu kasus hukum yang menjerat Syamsul Auliya Rachman memunculkan keprihatinan dari kalangan partai politik.
Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap HA Muslikhin menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa kader partai tersebut.
Baca Juga:
Praktik Pengumpulan Uang THR Bupati Cilacap Diduga Sudah Berjalan Sejak 2025
"PKB selama ini berjuang membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tetapi tiba-tiba ada kader yang dipercaya menjadi bupati dan baru satu tahun menjabat justru terkena OTT KPK terkait dugaan pemerasan," kata Muslikhin, Minggu (15/3/2026).
Ia mengingatkan bahwa kasus hukum yang melibatkan kader partai dapat berdampak pada citra organisasi politik di mata masyarakat.
"Di mana pun posisi kader PKB, kasus seperti ini tentu sangat tidak baik dan dapat merugikan nama besar serta nama baik PKB," jelasnya.
Baca Juga:
KPK Bongkar Dugaan THR Kepala Daerah ke Forkopimda, Tak Hanya Terjadi di Cilacap
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menanggapi operasi tangkap tangan yang terjadi di Kabupaten Cilacap.
Ia menyatakan bahwa persoalan integritas pejabat publik sudah berulang kali diingatkan kepada para kepala daerah dan aparatur sipil negara.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Luthfi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/3/2026).
