"Kita paham, semua calon sudah maksimal mempersiapkan diri untuk fit and proper test, membuat paparan dan belajar ekstra agar bisa menjawab pertanyaan para anggota Komisi II DPR," ujar Titi.
"Kalau ternyata sudah ada kesepakatan yang dibuat mendahului fit and proper test, lalu di mana tanggung jawab etis dan moral pada para peserta juga publik?" tuturnya.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Saksikan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, ragu apabila kesamaan daftar calon anggota KPU-Bawaslu terpilih dengan pesan berantai yang beredar disebut sebagai sebuah kebetulan.
Menurut Hadar, beredarnya pesan berantai tersebut mencerminkan proses fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu diselimuti oleh nuansa politik.
"Apakah ini sesuatu kebetulan saja dari orang yang mengarang-ngarang? Saya ragu. Memang betul ini sudah di-set, sudah ada kesepakatan sementara sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan ini dijalankan," ujar Hadar.
Baca Juga:
Evaluasi Kinerja KPU Toba: Pemuda Kecewa, Demokrasi dalam Pertaruhan
Mantan komisioner KPU itu khawatir, proses seleksi yang bernuansa politik dapat mengganggu kinerja komisioner terpilih karena mereka terikat pada ikatan politik yang terjadi selama proses seleksi.
Oleh sebab itu, Hadar berharap para calon terpilih dapat bekerja dengan berprinsip pada kemandirian penyelenggara pemilu dan integritas, serta bekerja secara profesional dan imparsial.
"Ini penting, bukan hanya sekadar melaksanakan tugas seperti apa yang diatur. Saya khawatir bayang-bayang kesepakatan politik yang terjadi kemarin akan bisa menyetir kerja-kerja mereka," tegasnya.
