Posisi terendah dalam kualitas demokrasi semacam ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan cita-cita kesejahteraan yang dikejar.
Dengan menempatkan kualitas demokrasi menjadi salah satu syarat bagi terciptanya kesejahteraan, maka kondisi yang terbangun selama ini cukup menyulitkan bagi Papua Barat mengejar ketertinggalan kesejahteraan.
Baca Juga:
Hakim Tinggi Ponianak Vonis Bebas WN China Pengeruk Emas 774 Kg, Jaksa Ajukan Kasasi
Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai dasar penentuan kondisi kualitas kesejahteraan manusia di suatu provinsi, misalnya, maka sinyal betapa problematikanya kesejahteraan di Papua Barat seolah mendapatkan pembenaran.
Apa yang terjadi, kondisi kesejateraan di Papua Barat tampak berelasi positif dengan kualitas demokrasi yang terbangun.
Tampak nyata jika Papua Barat masuk dalam kelompok wilayah dengan capaian demokrasi dan kesejahteraan yang juga rendah.
Baca Juga:
Undang Stakeholder, Bawaslu Kota Bekasi Gelar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2024
Selain Papua Barat, terdapat juga Papua, dan juga Sulawesi Barat.
Kondisi sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan kualitas demokrasi dan kesejahteraan yang tinggi.
Paralel dengan kondisi demokrasinya, jarak senjang yang terbangun antara kualitas kesejahteraan pada provinsi tertinggi dengan wilayah kualitas kesejahteraan rendah tampak nyata.
