Targetnya,
membangun infrastruktur dari sistem tersebut di 41 ruas tol yang tersebar di
Sumatera, Jawa, dan Bali.
"Ternyata,
secara teknis, pelaksanaan sistem berbasis MLFF ini mengalami kendala, karena
pilihan teknologi tersebut sebetulnya memang masih dalam kajian. Seharusnya,
sebelum masuk pada sistem multilajur itu (MLFF), terapkan dulu sistem lajur tunggal
(SLFF) sebagai penyesuaian," kata Rizal.
Baca Juga:
Kecamuk Perang, Saatnya Kendalikan Konsumsi BBM
Ia menilai,
rencana BPJT selaku operator jalan tol meningkatkan sistem pembayaran electronic card menjadi MLFF itu
cenderung disusun tanpa memperhatikan kehandalan dari teknologi yang
dipilihnya.
"Seberapa akurat
alat yang dipasang itu dapat mendeteksi data kendaraan yang melewatinya? Dengan
biaya yang fantastis, tanpa mempertimbangkan kemampuan konsumen pengguna jalan
tol, ini tentu akan memberatkan," katanya.
Bila
teknologi yang dipilih itu malah menambah beban konsumen, imbuh Rizal, maka
bukan mustahil masyarakat takkan lagi memilih jalan tol yang sudah menjadi
begitu mahal untuk perjalanan mereka.
Baca Juga:
Kemendag: Hampir 8 Ribu Aduan Konsumen Masuk, Belanja Daring Paling Bermasalah
"Ujung-ujungnya,
sebagai fasilitas publik untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat, tol menjadi
fasilitas eksklusif yang tak bisa lagi digunakan oleh kalangan ekonomi menengah
ke bawah," tandasnya.
Jangan Jadi Fasilitas Eksklusif
