Secara umum, 70,68 persen publik menilai perkembangan Jabar selama hampir lima tahun di bawah kepemimpinan RK dan UU, semakin baik dan baik.
Sedangkan terhadap kinerja pemerintah Jabar tingkat kepuasan mencapai 65,45 persen.
Baca Juga:
Kampanyekan Salah Satu Paslon, ASN di Cianjur Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka Pidana Pemilu
Sayangnya, Wildan mengatakan angka tingkat kepuasan itu tidak terdistribusi atau tidak mampu dikapitalisasi oleh UU.
Hal ini dapat dilihat dari gap antara angka elektabilitas di antara petahana Gubernur dan Wakil Gubernur.
RK mencapai 42,05 persen sedangkan UU hanya 0.68 persen.
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
Kendati demikian, bukan berarti bahwa RK dapat dengan mulus untuk memenangkan Pilgub Jawa Barat.
"Ini berangkat dari studi kasus incumbent di sebuah kabupaten di Maluku Utara. Di mana pada Pilkada 2020, dia tidak mendapatkan tiket. Padahal angkanya elektabilitas tembus hingga 40 persenan. Dalam kasus seperti ini dan RK harus hati-hati. Mengingat ada fatsun di politik bahwa, kandidat terkuat potensial akan menjadi musuh bersama bagi kompetitor lainnya dan itu dimulai saat musim berburu tiket," kata Wildan.
Lebih lanjut, Wildan menyebut elektabilitas KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dan Airin mengalami kenaikan meski kecil.
