WAHANANEWS.CO - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu langkah penting untuk menanggulangi kemiskinan.
Ia menyatakan, KB tidak harus dilakukan melalui vasektomi, melainkan bisa menggunakan metode lain yang sesuai.
Baca Juga:
Prioritaskan Perbaikan Jalan-Jembatan, Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran Rp1,7 Triliun
Pernyataan ini disampaikan Dedi sebagai tanggapan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vasektomi sebagai syarat pemberian bantuan sosial.
Sebelumnya, Dedi menuai kontroversi karena mensyaratkan vasektomi bagi kepala keluarga penerima bansos.
“Kalau satu cara tidak diperbolehkan, masih banyak alternatif KB lain. Tinggal kemauan saja,” ujarnya di Bandung, Sabtu (3/5).
Baca Juga:
Prioritaskan Perbaikan Jalan-Jembatan, Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran Rp1,7 Triliun
Ia menjelaskan bahwa pengendalian jumlah anak melalui KB dapat membantu menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Saya sendiri punya tiga anak, itu cukup. Jangan hanya bisa punya anak, tapi tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Vasektomi menjadi sorotan publik setelah rencana menjadikannya syarat menerima bantuan seperti beasiswa dan bansos.
