WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dunia di ambang guncangan besar, krisis energi akibat perang di Timur Tengah kini mengancam stabilitas ekonomi global secara luas.
Peringatan keras itu disampaikan Kepala Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, yang menilai situasi saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan krisis energi sebelumnya, Senin (23/3/2026).
Baca Juga:
Tahanan Rumah Yaqut Picu Tanda Tanya Besar, Ada Apa di Balik KPK?
Berbicara di National Press Club di Canberra, Australia, Birol menggambarkan konflik yang sedang berlangsung sebagai krisis kompleks yang menggabungkan tekanan minyak dan gas sekaligus.
“Krisis ini, seperti yang terjadi saat ini, sekarang merupakan gabungan dua krisis minyak dan satu krisis gas,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut bahkan melampaui dampak dua guncangan minyak pada era 1970-an serta krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina jika digabungkan.
Baca Juga:
Godzilla El Nino Intai Indonesia, BRIN Peringatkan Kemarau Ekstrem 2026
“Ekonomi global menghadapi ancaman besar saat ini, dan saya sangat berharap masalah ini akan diselesaikan sesegera mungkin,” tambahnya.
Ketegangan geopolitik semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran saling melontarkan ancaman di tengah perang yang telah memasuki minggu keempat.
Situasi semakin krusial karena Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pengiriman minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami gangguan hingga memicu lonjakan harga energi global.
“Tidak ada negara yang akan kebal terhadap dampak krisis ini jika terus berlanjut ke arah ini, jadi diperlukan upaya global,” katanya.
Gangguan distribusi minyak melalui jalur sempit tersebut membuat arus pasokan energi dunia hampir terhenti dan memperbesar kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global.
IEA pun kini menjalin konsultasi intensif dengan sejumlah negara di Asia dan Eropa terkait kemungkinan pelepasan cadangan minyak strategis guna menstabilkan pasar.
“Jika perlu, tentu saja, kami akan melakukannya, kami melihat kondisinya, kami akan menganalisis, menilai pasar dan berdiskusi dengan negara-negara anggota kami,” tambahnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya darurat untuk meredam gejolak harga energi yang terus meningkat di tengah ketidakpastian konflik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
