WAHANANEWS.CO, Jakarta – Ketika perang pecah dan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia terganggu, pemerintah di Asia sempat bergerak cepat dengan mengambil berbagai langkah penghematan energi. Namun, strategi itu dirancang dengan asumsi konflik hanya berlangsung singkat dan arus energi akan segera pulih.
Gelombang dampak perang Iran menghantam perekonomian Asia lebih dalam setelah langkah-langkah darurat yang sebelumnya diambil banyak negara untuk menahan krisis energi kini mulai kehabisan daya tahan. Kenaikan harga minyak, terganggunya pasokan energi, hingga lonjakan biaya transportasi dan listrik mulai menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Baca Juga:
Antisipasi Krisis Energi Dampak Geopolitik, MARTABAT Prabowo-Gibran: Kolaborasi dan Koordinasi BUMN Jadi Penentu Ketahanan Nasional
Kini, setelah perang berlangsung berlarut-larut tanpa kepastian akhir, dampaknya mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi. Tarif penerbangan meningkat, ongkos pengiriman melonjak, dan tagihan energi masyarakat ikut membengkak.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan akibat dampak konflik tersebut. Kerugian ekonomi di kawasan Asia-Pasifik bahkan diproyeksikan mencapai US$299 miliar.
"Negara-negara yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk merespons, atau konsumen yang paling tidak mampu membayar, adalah pihak yang pertama kali merasakan semuanya," kata Samantha Gross dari lembaga think tank Brookings Institution di Amerika Serikat, dilansir The Associated Press, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga:
Arab Saudi Panik, Blokade Hormuz Bisa Picu Iran Tutup Jalur Laut Merah
Lonjakan harga minyak menjadi salah satu pemicu utama tekanan ekonomi. Banyak negara Asia sebelumnya menyusun anggaran dengan asumsi harga minyak berada di kisaran US$70 per barel. Namun perang mendorong harga minyak Brent melonjak hingga mendekati US$120 per barel.
Situasi tersebut memaksa pemerintah menghadapi pilihan sulit: mempertahankan subsidi energi yang mahal dan membebani fiskal negara, atau memangkas subsidi dengan risiko kemarahan publik akibat kenaikan harga bahan bakar.
"Begitu subsidi habis dan inflasi mulai naik, negara-negara bisa menghadapi apa yang saya sebut sebagai 'bom waktu fiskal'," ujar analis energi independen berbasis di Kuala Lumpur, Ahmad Rafdi Endut.
