WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan serta barang milik negara (BMN) di Kemenkumham.
Pasalnya, Pelaksana harian (Plh.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Min Usihen, dalam pertemuan akhir (exit meeting) dengan BPK di Jakarta, Rabu (5/6/2024), mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN.
Baca Juga:
Kades Bukit Alim di Ujung Tanduk, Dilaporkan Warga ke Inspektorat
“Konsep temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh tim pemeriksa BPK merupakan bagian dari evaluasi perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Kemenkumham agar tidak menjadi temuan berulang," ujar Min dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Maka dari itu, Min mengingatkan pimpinan serta jajaran unit utama dan kantor wilayah agar bersikap proaktif dan segera melaksanakan tindak lanjut temuan pemeriksaan secara tepat, sesuai dengan rekomendasi dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas kerja sama Tim Pemeriksa BPK yang mendukung Kemenkumham untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga:
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka Serahkan Bantuan Hibah untuk Partai Politik
Kemenkumham, kata dia, senantiasa berupaya agar pengelolaan keuangan maupun BMN dapat dilaksanakan secara akurat, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta memberikan keyakinan bahwa anggaran Kemenkumham secara tepat digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun pada tahun ini, Kemenkumham mengupayakan agar Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, salah satunya dengan menyelenggarakan pertemuan akhir dari pemeriksaan terperinci yang telah dilakukan untuk menandai berakhirnya pemeriksaan lapangan (exit meeting) dengan BPK.
"Harapannya, semoga pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023 kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-15 kali," ucap dia.
