“Kalau kita mau mengatakan, ‘oh itu di kabupaten sana atau di sekolah sana atau di pengelola dapur nomor sekian, pengelolanya tidak benar, terus apa ukuran ketidakbenaran’. Kan harus ada tata kelolanya yang diatur, misal dengan PP atau dengan Perpres. Itu kan harus begitu. (Sejauh ini tidak ada semua?) iya,” ucapnya.
Menurut Mahfud, kepastian hukum juga akan memperjelas tanggung jawab Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus merinci prosedur, standar, dan kewenangan para pihak di lapangan, mulai dari pemerintah daerah, kepala sekolah, hingga guru.
Baca Juga:
Mahfud MD Siap Bergabung Komite Reformasi Polri, Fokus Perbaiki Kultur dan Meritokrasi
“Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi, kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau salah saya akan menerima akibat ini,” tuturnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
